TRIBUNNEWS.COM - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi menilai penggeledahan rumah Brigjen TK oleh Bareskrim Polri baru-baru ini sudah pasti berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan makar.

Penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di daerah Bogor dan Curug, Tangerang dalam pengembangan kasus dugaan makar penyadapan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.

Sejak Kamis (19/11/2026) malam, tim penyidik Bareskrim terus melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang.

Ito mengatakan, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal sebelumnya telah memenuhi unsur-unsur pidana.

Namun, untuk mengarah pada dugaan makar, penyidik harus terlebih dahulu melakukan gelar perkara.

"Sudah pasti (terkait dugaan makar). Karena tadi sebagaimana disampaikan untuk kasus penyadapannya kan boleh dikatakan sudah tidak menghadapi permasalahan, karena unsur-unsur pidananya itu bisa memenuhi," kata Ito, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Soal Dugaan Makar, Susno Duadji: Tak Ada Lagi Hambatan Psikologis jika Listyo Sigit Cs Di-PTDH Semua

Ia menjelaskan, gelar perkara merupakan forum pembahasan suatu kasus yang melibatkan penyidik bersama peserta dari unsur-unsur terkait.

"Kemudian untuk mengarah kepada perbuatan makar tentunya harus dilakukan dulu gelar perkara," ujarnya.

Menurut Ito, gelar perkara diperlukan untuk menilai apakah fakta, bukti, dan proses penanganan perkara telah memenuhi persyaratan hukum.

"Itu untuk menilai apakah fakta, bukti, dan proses penanganannya, kemudian itu bisa memenuhi syarat atau tidak," katanya.

Ia menegaskan, langkah tersebut penting agar keputusan penyidik memiliki dasar yang jelas dan tidak semata-mata berdasarkan pandangan pribadi.

"Tujuannya agar keputusan penyidik ini memiliki dasar yang jelas, tidak semata-mata berdasarkan pandangan pribadi," tutur Ito.

Setelah gelar perkara, penyidik dapat melanjutkan pencarian bukti-bukti lain yang mengarah kepada calon tersangka tambahan dalam kasus dugaan makar.

"Tentunya setelah dari gelar perkara kemudian dilanjutkan dengan pencarian bukti-bukti lain yang mengarah kepada calon tersangka lain. Tentunya nanti ini terkait dengan kasus makar," jelasnya.

Lebih lanjut, Ito menilai pengusutan perkara tidak hanya berfokus pada pihak yang mengoperasikan penyadapan, tetapi juga rangkaian tindakan serta pertanggungjawaban setiap orang yang diduga terlibat.

"Kalau kita melihat bahwa di sini adalah hal yang paling penting adalah bukan sekadar siapa yang mengoperasikan penyadapan, tetapi bagaimana rangkaian tindakan dan pertanggung jawab setiap orang dapat dibuktikan yang mengarah kepada perbuatan makar," ucap pungkasnya.

Baca juga: Usut Dugaan Makar Eks Kapolri, Polri Geledah Rumah di Bogor & Tangerang Terkait Brigjen TK-Kombes IM

Polri Hati-hati Tetapkan Tersangka Makar

Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan turut menyoroti langkah Polri yang belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Anton, Polri saat ini sedang sangat hati-hati mengusut kasus dugaan makar tersebut.

Anton menyebut bahwa perkara penyadapan hingga adanya dugaan makar ini merupakan suatu kasus yang begitu besar.

"Kenapa Mabes Polri penyidik ini belum menentukan tersangka, itu pun juga bukan (masyarakat) tidak percaya mohon maaf, kalau percaya, (masyarakat) percaya (dengan Polri), karena sudah SPDP," kata Anton, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (20/11/2026).

"Ini mungkin satu langkah strategis atau be careful, kehati-hatian, karena kasus ini merupakan kasus yang sangat besar," imbuhnya.

Anton menjelaskan bahwa perkara ini melibatkan banyak tokoh besar, mulai dari korbannya hingga pelakunya.

"Melibatkan korbannya orang besar, kemudian (aktor) intelektual juga orang besar, pelakunya juga orang besar," ujarnya.

Lebih lanjut, Anton yang juga pernah menjadi Kadiv Humas Polri ini menyebut bahwa jika Polri salah langkah, maka hal ini bisa menjadi bumerang.

"Ini apabila salah langkah bisa jadi bumerang. Jangan sampai hari ini kita euforia seolah-olah ini adalah benar, besok jadi salah," tutur Anton.

"Apalagi sekarang menghadapi opini. Opini kan ada yang baik, ada yang benar, tapi lebih banyak yang tidak benarnya atau dramanya daripada yang benarnya," ucap pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rakli)

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.