Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto tidak akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wakil Presiden meski posisi tersebut masih kosong saat dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri pada 14-16 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Prabowo tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan tanpa didampingi Wakil Presiden untuk sementara waktu.

"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 (November) begitu. (Posisi Wapres) tidak diisi oleh siapa-siapa," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, tidak adanya Wakil Presiden tidak menghalangi Prabowo menjalankan kewenangannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, termasuk ketika berada di luar negeri.

Dia menjelaskan, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, selama jabatan tersebut kosong, Presiden tetap dapat menjalankan tugasnya.

"Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," ujarnya.

"Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang Presiden untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh Wakil Presiden," sambung Yusril.

Yusril mengatakan, Prabowo juga didukung para menteri yang bertugas menjalankan program dan roda pemerintahan. Sebagian menteri kemungkinan ikut dalam kunjungan Presiden, sementara lainnya tetap menjalankan tugas di dalam negeri.

Menurut dia, perkembangan teknologi komunikasi juga memudahkan koordinasi antara Presiden dan jajaran pemerintah meski berada di negara berbeda.

"Ada pembantu-pembantu Presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan Wakil Presiden, yaitu para menteri. Nah, para menteri mungkin ada yang ikut Presiden, tapi ada juga di sini. Dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing. Apalagi sekarang ini komunikasi sangat mudah. Jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan Presiden," jelasnya.

MPR Proses Pengisian Jabatan Wapres

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

Yusril sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah berharap proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.