Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan penguatan koordinasi lintas sektor guna memperketat pengawasan pasokan cabai dan mengusut kejadian antrean berulang pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) demi menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan inflasi daerah.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Selasa, meminta seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, yakni ketersediaan dan harga komoditas cabai serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU," kata Saefuddin saat memimpin rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda Nadya Turisna menjelaskan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).
Salah satunya beras premium merek Bengawan yang mencapai Rp17.500 per kilogram, dari HET sebesar Rp15.400 per kilogram.
Komoditas lain yang menjadi perhatian utama pemicu inflasi adalah melonjaknya harga cabai segar di pasar tradisional akibat kendala distribusi.
Saat ini, harga rata-rata komoditas cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram, cabai keriting Rp91.000 per kilogram, cabai merah besar Rp73.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit berfluktuasi tinggi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.
Terkait pasokan pangan, stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton yang diperkirakan cukup untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng aman untuk empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk dua hingga tiga bulan.
Sementara itu, Perusda Varia Niaga melaporkan stok ayam beku sebanyak delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega sebanyak 17.000 butir. BUMD ini juga menjajaki pasokan beras medium dari Lamongan dan Sulawesi.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Samarinda menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.
Kegiatan dijadwalkan pada Rabu (21/10) di Kelurahan Loa Buah, bekerja sama dengan Perum Bulog dan difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.
Di sisi lain, BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas (hotspot) dari arah selatan.
Awal musim hujan diprakirakan mundur sekitar satu bulan ke awal atau pertengahan November 2026.
Merespons kondisi cuaca tersebut, Saefuddin mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani dalam menjaga kesinambungan produksi cabai lokal.
Selain persoalan pangan, fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU untuk jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar turut menjadi fokus perhatian serius.
Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan salah satu faktor pemicu utama adalah disparitas harga yang tinggi, sehingga memicu pergeseran konsumsi atau migrasi perilaku konsumen dari BBM nonsubsidi (Pertamax) ke BBM bersubsidi hingga melonjak 9,6 persen.
Faktor ini diperparah oleh pemangkasan kuota tahunan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di mana usulan kuota Kaltim sebesar 1.034.972 kiloliter hanya disetujui separuhnya atau sebesar 508.400 kiloliter untuk tahun 2026, yang memicu keterbatasan pasokan di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat.
Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menerapkan operasional 24 jam di SPBU Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim, serta merencanakan layanan serupa di kawasan Sungai Siring. Penambahan nozzle juga akan dilakukan di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.
Namun, Pertamina menemukan indikasi penyalahgunaan berupa pengisian BBM berulang dengan volume sekitar 25–60 liter per hari oleh sejumlah kendaraan tak berhak atau "pengetap".
Menanggapi hal itu, Saefuddin meminta data kendaraan tersebut segera diidentifikasi bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk pemantauan langsung di lapangan.
“Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi untuk pemantauan bersama di lapangan agar distribusi adil bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh evaluasi ini ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh masing-masing instansi guna memastikan kestabilan harga pokok serta mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Samarinda.