TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sorong bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong merampungkan pembahasan anggaran daerah melalui Rapat Paripurna V Masa Sidang III Tahun 2026. 

Agenda yang berlangsung di Malak Ballroom Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (30/9/2026) ini diisi dengan penandatanganan Keputusan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur serta dihadiri Wakil Bupati Sorong Sutejo, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sutejo menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar proses administratif belaka. 

Baca juga: Pemkab Sorong Raih Penghargaan Kinerja Pendidikan dari Kemendagri

Penyesuaian ini merupakan langkah taktis untuk merespons dinamika keuangan daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan wajib yang mendesak hingga akhir tahun anggaran 2026.

"Kita menyadari waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 relatif terbatas. Kondisi ini menuntut kita bekerja lebih cepat, namun tetap cermat dan taat terhadap ketentuan," ujar Ahmad Sutejo.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan program dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kualitas pekerjaan. 

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Sorong berkomitmen mengarahkan prioritas pembangunan pada pelayanan dasar dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengapresiasi kerja sama intensif antara legislatif dan eksekutif. 

Baca juga: Gandeng Kemensos, Sekolah Rakyat Berkapasitas 1.000 Siswa Segera Hadir di Kabupaten Sorong

Menurutnya, persetujuan perubahan APBD ini adalah wujud tanggung jawab konstitusional untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang belum terserap pada paruh pertama tahun anggaran.

"Catatan kritis, saran, dan masukan dari setiap fraksi merupakan bukti nyata komitmen kita dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Anggaran ini harus segera diimplementasikan secara strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tegas Mawardi. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)