Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, mengatakan Indonesia kini tidak lagi hanya bersaing dalam aspek pajak, biaya tenaga kerja, atau fasilitas investasi, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan investor di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menyampaikan kata sambutan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, Wamenlu Havas menyampaikan bahwa investor global menghadapi tantangan baru di tengah fenomena “weaponization” di berbagai sektor strategis, sehingga Indonesia perlu memperkuat aspek kepercayaan.

“Saya percaya bahwa saat ini kita tidak lagi hanya bersaing dalam hal pajak. Kita juga tidak lagi hanya bersaing dalam isu-isu terkait fasilitas, ketersediaan lahan, atau biaya tenaga kerja. Kita kini bersaing dalam hal kepercayaan, prediktabilitas, efisiensi, ketahanan, dan juga posisi strategis,” katanya.

Wamenlu Havas menambahkan bahwa dalam mengatasi hambatan investasi, kecepatan telah menjadi aspek yang sangat penting, begitu juga dengan aspek hukum, koherensi regulasi, kesiapan infrastruktur, serta diplomasi.

“Saya tidak melihat ini semata-mata sebagai deregulasi. Ini lebih tentang arah. Ini tentang ke mana arah investasi Anda di Indonesia di masa depan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ucapnya.

Havas menegaskan bahwa hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi turut menjadi bagian dari cakupan kerja Kementerian Luar Negeri.

Menurut dia, aspek tersebut juga tercakup dalam berbagai perundingan kerja sama dagang dengan sejumlah kawasan dan negara, mulai dari Uni Eropa, Swiss, Amerika Latin, hingga ASEAN.

Ia juga mengimbau pelaku usaha global yang berencana menanamkan modal di Indonesia dan menghadapi kendala agar menjalin koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Jadi, misalnya ada investasi yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah, Eropa, atau Amerika Latin yang masuk ke Indonesia, Anda dapat berkoordinasi dengan kami, Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Keuangan,” kata dia.